GenPI.co 
Ia memastikan para nelayan akn segera mendapatkan solar sesuai kebutuhan.
"Pada hari Rabu kemarin kami telah menghadiri pertemuan di komisi II DPRD Natuna terkait kelangkaan BBM subsidi solar nelayan, memang banyak hal yang perlu ditingkatkan, terkait penyaluran juga," kata Wan.
Pemerintah daerah melalui bupati, kata dia, mengimbau agar seluruh kapal nelayan wajib memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) agar dapat dihitung jumlah kuota BBM yang dibutuhkan.
BACA JUGA: Nelayan Bintan Butuh Tempat Pelelangan Ikan Demi Peningkatan PAD
"Nelayan kita masalahnya di situ, berdasarkan data hanya 50 persen memiliki TDKP, selebihnya belum,” kata dia.
Untuk mengantisipasi hal itu, ia akan membuat surat edaran bupati sehingga tidak ada lagi nelayan yang tidak terdaftar.
BACA JUGA: 4 Ton Kerapu Cantang Didistibusikan ke Batam dan Singapura
Namun, ia mengakui, tahun ini memang ada ketersediaan BBM subsidi jenis solar dibandingkan tahun sebelumnya berjumlah.
“Dari awalnya 8.380 kiloliter menjadi 7.751 kiloliter pada tahun ini,” kata dia.
BACA JUGA: 4,74 Ton Ikan Asal Tiongkok dan Malaysia Batal Beredar di Batam
Terkait hanya 50 persen nelayan Natuna memiliki TDKP, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Dedy Damhudy beralasan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten tidak memiliki kewenangan.
