Karyawan BUMD Tanjung Pinang Sudah 2 Bulan Tak Gajian, Ada Apa?

Pendapatan dari kerja sama itu mencapai Rp300 juta sampai Rp400 juta per bulan. Pendapatan ini berkurang drastis sejak pandemi. Rata-rata tinggal Rp50 juta saja pendapatannya per bulan.

“Sejak pandemi tidak ada wisatawan asing yang berkunjung ke Tanjung Pinang sehingga pendapatan dari kerja sama itu anjlok,” kata Fahmi.

Sementara itu pendapatan dari sumber lain seperti penyewaan kios, lapak dan meja di pasar tidak dapat diandalkan.

BACA JUGA:  Efisiensi Anggaran, BUMD Tanjung Pinang Lakukan Ini

Biaya untuk penyewaannya relatif murah. Ditambah pedagang pun banyak yang menunggak pembayaran sewa lapak.

Harga sewa lapak yang murah ini menurut Fahmi karena keberadaan BUMD Tanjung Pinang mengangkat aspek sosial dalam pengembangan sektor UMKM, bukan murni bisnis.

BACA JUGA:  BUMD Tanjung Pinang Lepas Pengelolaan Parkir di Bandara, Kenapa?

Fahmi mengatakan, ia sudah menyampaikan kesulitan keuangan yang dialami BUMD Tanjung Pinang ini kepada Wali Kota Tanjung Pinang dan DPRD Tanjung Pinang.

Ia mengatakan, BUMD yang dikepalainya membutuhkan dukungan dari pemerintah. Minimal untuk dapat bertahan. (Ant/*)

BACA JUGA:  Ini 6 Pelabuhan Kepri yang Diberi Izin Kemenhub untuk Dikelola