GenPI.co 
GenPI.co Kepri - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) akhirnya buka suara terkait dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan Sekretaris (Sekwan) DPRD Kepri Martin Luther Maromon.
Dugaan KKN itu melibatkan sejumlah proyek yang ada di DPRD Kepri seperti pengadaan pakaian dinas, katering, hingga mobil dinas, yang kesemuanya dikelola oleh keluarga Martin.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku akan memeriksa proyek pengadaan pakaian dinas dan katering yang dikelola keluarga Martin tersebut.
BACA JUGA: Warga Kepri, Waspada Gelombang Tinggi dan Angin Kencang
Ansar tidak terlihat kaget mendapatkan informasi miring terkait proyek yang ditangani Martin, yang diduga melibatkan perusahaan keluarga.
"Seharusnya tidak boleh melibatkan perusahaan keluarga," katanya.
BACA JUGA: DPRD Kepri Terima Banyak Aduan Buruh Soal JHT
Dia mengungkapkan, dirinya bahkan tidak pernah memberikan proyek kepada anak-anak maupun saudara dekatnya.
"Anak dan saudara saya juga ada yang menjadi pengusaha, tetapi kami tidak pernah memanfaatkan jabatan untuk memberikan proyek," kata dia.
BACA JUGA: Kepri Kekurangan Guru Agama Budha
Ansar kemudian mengingatkan seluruh jajarannya, terutama yang menangani proyek agar bekerja sesuai prosedur dan profesional, serta mengikuti sistem yang telah ditetapkan.
