GenPI.co 
Zamzani menuturkan, jika penundaan pemilu perlu dilakukan dengan alasan kondisi pandemi covid-19, maka seharusnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 juga ditunda.
Namun, pada kenyataannya Pilkada Serentak 2020 terbukti berjalan aman dan lancar.
"Kalau bicara pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi, Pemerintah juga sudah sepakat menerapkan era kenormalan baru. Jadi, belum bisa dikatakan negara tengah darurat ekonomi," katanya.
BACA JUGA: Satgas Covid-19 Kepri Bagikan Cara Hadapi Omicron, Simak!
Dia juga menilai narasi-narasi dari beberapa pihak untuk penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden dibangun atas kepentingan kelompok tertentu, yakni dari para elite dan tokoh politik penguasa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurutnya, momen usulan penundaan Pemilu 2024 dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperpanjang masa jabatan mereka saat ini. Hal ini juga berkaitan erat dengan kesiapan figur tertentu menuju perebutan kursi RI 1.
BACA JUGA: Gubernur Kepri Keluarkan SE Baru di Area Publik, Begini Isinya
"Kalau Pemilu ditunda dan jabatan presiden diperpanjang, tentu mereka yang punya kepentingan tadi dapat waktu tambahan untuk melakukan konsolidasi," kata dia.
Penetapan hari pencoblosan Pemilu Serentak 2024 pada 14 Februari 2024 sudah merupakan konsensus nasional, sehingga pihak-pihak yang menolak ketetapan tersebut sama halnya melanggar konstitusi atau UUD 1945. (ant/*)
BACA JUGA: Ada 5 Kampung Nelayan Maju di Kepri, di Sini Lokasinya
Simak video menarik berikut:
