GenPI.co 
Menurut Ansar, inilah saatnya memberikan kepastian hukum dengan bentuk sertifikat tanah, surat hak pakai dan hak guna bangunan (HGB)
“Sertifikat itu diberikan gratis dari pemerintah. Sampai saat ini hal itu belum bisa dilakukan di Batam. Untuk daerah selain Batam saya rasa tidak ada masalah, hanya mungkin perlu di validasi aja data masyarakatnya yang akan diberikan hak-haknya seperti yang kami maksud," ujar Ansar.
Jika seluruh masyarakat pesisir yang ada di Kepri ini diberi hak penuh berupa sertifikat tanah hal ini nantinya bisa membantu mereka untuk diajukan ke bank guna pengajuan modal dan membuka lapangan usaha baru.
BACA JUGA: Legalisasi Tanah di Wilayah Pesisir Kepri Bakal Disegerakan
"Tentu sertifikat itu akan banyak manfaatnya bagi masyarakat pesisir. Itu semua harus kita pikirkan. Dan masyarakat pesisir yang di Batam juga, tidak lagi harus membayar UWTO seperti yang mereka lakukan selama ini," katanya.
BACA JUGA: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Waspada Banjir di Kawasan Pesisir
Baru-baru ini, kata Ansar, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sempat datang ke Kepri dan termasuk diantaranya membicarakan terkait hal masyarakat pesisir.
"Artinya daerah kita ini mendapat perhatian khusus dari pusat, maka kita harus berterimakasih dan bersyukur atas hal tersebut,"kata dia,
Upaya lain yang akan dilakukan Ansar adalah dengan melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat agar pelaksanaan GTRA Summiit 2023 dilaksanakan di Provinsi Kepri.
