GenPI.co 
GenPI.co Kepri - Gubernur Kepri Ansar Ahmad sempatkan diri hadir ke Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, ternyata ada alasan yang kuat.
Ada yang perlu diperjuangkannya sehingga ia harus datang ke acara tersebut. Ia dengan tegas mengatakan sampai saat ini hak-hak keagrariaan masyarakat pesisir di Kepri belum terpenuhi secara utuh.
Rata-rata belum memiliki kepastian hukum terkait lahan yang didiami, termasuk bagi masyarakat pesisir yang berada di Kota Batam yang harus terus membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).
BACA JUGA: Legalisasi Tanah di Wilayah Pesisir Kepri Bakal Disegerakan
Ansar pun mengajak Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan cara mendatangi Pemerintah Pusat (Kementerian Perekonomian RI) guna mencari jalan keluar.
Ia berjaung agar masyarakat pesisir yang berdomisi di Batam juga mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat di kabupaten dan kota lainnya.
BACA JUGA: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Waspada Banjir di Kawasan Pesisir
Mengingat Pemerintah pusat pun sudah memberikan perhatian yang cukup baik terhadap masyarakat Kepri sejauh ini.
Ia merasa melalui acara GTRA Summit ini adalah sangat tepat untuk menyampaikan problem di daerah Kepri.
“Kasihan masyarakat nelayan, masyarakat pesisir, atas tidak adanya kepastian hukum terkait tempat domisili mereka. Khususnya di Batam masyarakat pesisir masih terbentur dengan aturan sehingga harus membayar UWTO,” kata Ansar, melalui siaran persnya, Kamis (9/6).
