GenPI.co 
GenPI.co Kepri - Puluhan mahasiswa Kota Batam melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Raya Engku Putri depan Kantor Imigrasi Kota Batam pada Senin (11/4).
Aksi unjuk rasa direncanakan dilakukan di depan Kantor DPRDBatam. Namun, langkah para mahasiswa tersebut dihalangi pihak kepolisian dengan dalih masalah izin.
Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian, karena mahasiswa bersikeras ingin melakukan aksi di depan kantor DPRD Batam.
BACA JUGA: Demo Mahasiswa di Batam Diwarnai Bentrok dengan Polisi
Karena tak diberikan izin, para mahasiswa melakukan aksi di jalan raya depan kantor Imigrasi dengan melakukan orasi serta membaca puisi.
Para mahasiswa membawa lima tuntutan yakni menuntut dan mendesak akan ketegasan dan penjelasan dari Presiden RI, DPR RI dan khususnya DPRD kota Batam untuk menolak penundaan pemilu 2024, dimana hal tersebut telah melanggar dan melecehkan konstitusi Negara.
BACA JUGA: Alamak! Warga yang Demo Berikan Lipstik Merah untuk Wako Batam
Para mahasiswa juga menolak rencana amandemen UUD 1945 yang ke-5 kali serta mendesak dan menuntut Presiden RI melalui menteri perdagangan untuk menstabilkan harga bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
Para mahasiswa juga menolak kenaikan BBM dan mendesak dan menuntut Presiden RI untuk melakukan penundaan dan pengkajian ulang mengenai UU IKN yang mana kebijakan tersebut akan mengalami dampak buruk dari segi hukum, politik, lingkungan, dan sosial.
BACA JUGA: Warga Demo ke DPRD Batam Sambil Bawa Pisang, Gunanya Tak Disangka
Serta dinilai sangat terburu buru yang dimana UU ini dibuat dalam waktu 43 hari (07 desember-18 januari 2022) terdiri dari 11 bab dan 44 Pasal.
