GenPI.co 
GenPI.co Kepri - Warga miskin yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat, menjadi prioritas dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam rapat pengendalian dampak kenaikan harga BBM, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), di Mapolda Kepri, Nongsa, Selasa (6/9)
Pemprov Kepri sudah merancang berbagai kebijakan, demi memberikan bantalan atas kenaikan BBM kepada masyarakat.
BACA JUGA: Pemrov Kepri Bakal Anggarkan Dana untuk Penanganan PMK
"Penerima yang kami prioritaskan adalah masyarakat miskin, yang selama ini tidak menerima bantuan sosial dari pusat. Serta masyarakat miskin yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)" kata Ansar.
Ansar mengatakan Pemprov Kepri akan melakukan refocusing dana sebesar 2 persen, dari dana transfer umum.
BACA JUGA: Dinsos Tanjung Pinang Salurkan BPNT, Besarannya?
Dari penghitungan Pemprov Kepri, ada dana sebesar Rp 5,5 miliar, dapat diberikan ke masyarakat kurang mampu.
"Dana ini masih akan ditambah dengan alokasi serupa, dari kabupaten atau kota," ujar Ansar.
BACA JUGA: Kodim 0318/Natuna Salurkan BLT Minyak Goreng di Pulau Terluar
Pemberian dana ini diberikan ke masyarakat kurang mampu, yang bekerja di sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek hingga nelayan.
