GenPI.co 
Oleh karena itu, Wahyudin mengajak pemerintah daerah mendesak pemerintah pusat agar memberikan kelonggaran pengiriman ternak sapi dan kambing dari daerah atau provinsi lain ke Batam.
Hal ini mengingat pengaturan lalu lintas pengiriman hewan kurban menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Pusat memang melarang pengiriman hewan kurban antarprovinsi untuk mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK),” kata Wahyudin.
BACA JUGA: Kebutuhan Hewan Kurban Tinggi, DPRD Minta Kelonggaran Aturan
Tapi menurut dia, seharusnya ada keringanan karena daerah Batam bukan penghasil ternak sapi dan kambing.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara mengakui Batam minus hewan kurban sekitar 1.000 ekor jelang Hari Raya Idul Adha 2022.
BACA JUGA: Hewan Kurban Kurang, Pedagang Disarankan Beli Sapi dari Bali
Pihaknya sudah meminta pemerintah pusat memberikan kelonggaran khusus terkait pengiriman sapi dan kambing dari daerah zona hijau atau aman dari paparan PMK ke daerah setempat, sehingga, kebutuhan hewan kurban di Batam tercukupi dan dapat mendongkrak perekonomian daerah di tengah pandemi Covid-19.
"Kami harap sapi dari Lampung bisa masuk ke Kepri, karena ada beberapa kabupaten kota di sana tidak terpapar PMK," sebut Adi.
BACA JUGA: Gegara PMK, Pasokan Hewan Kurban di Batam Berkurang
Pemprov Kepri masih menunggu tanggapan pemerintah pusat menyangkut pengiriman hewan kurban lintas provinsi. (ant/*)
