
Ansar mengingatkan, target pendapatan Rp25 miliar itu tidak sepenuhnya untuk APBD. Berapa persentase untuk APBD dan PT Pelabuhan Kepri baru akan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) ke depan.
"Saat ini, kita fokus pada membesarkan Perseroda PT Pelabuhan Kepri dulu, ketimbang mengejar pendapatan," jelas Ansar.
Terkait apakah akan ada penambahan modal yang diberikan Pemprov Kepri untuk PT Pelabuhan Kepri. Ansar menyebut hal itu tergantung dengan kekuatan APBD ke depan.
BACA JUGA: Waduh! Perseroda Pelabuhan Kepri Rugi Rp800 Juta di 2021
Dia menegaskan jika ke depan Pemprov Kepri memberikan penambahan modal, maka harus disesuaikan dengan rencana bisnis yang jelas dan terukur.
"Jangan sampai modal ditambah, namun habis untuk operasional kantor dan gaji karyawan. Lagi pula, kalau ada aset-aset yang kita berikan untuk dikelola, itu juga bagian dari tambahan modal," tuturnya.
BACA JUGA: Manajemen PT Pembangunan Kepri Bersedia Diaudit Investigasi BPK
Sementara itu Anggota DPRD Kepri Wahyu Wahyuddin menyarankan pemprov melakukan audit khusus dan menyeluruh terhadap kedua Perseroda PT Pelabuhan Kepri dan Perseroda PT Pembangunan Kepri yang hingga kini dinilai tidak produktif.
Menurut dia, kedua perusahaan daerah itu belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi mendongkrak pendapatan asli daerah.
BACA JUGA: Tak Menguntungkan, Salah Satu BUMD Kepri Akan Dibubarkan
"Apabila dalam dua tahun kinerja kedua Perseroda ini tidak optimal, maka DPRD merekomendasikan pembekuan perusahaan daerah tersebut," ucapnya. (ant/*)