GenPI.co 
GenPI.co Kepri - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri Indrawan sebut kampanye di media sosial (medsos) rawan konflik.
Menurut dia, konflik ini bisa terjadi lantaran perbedaan kepentingan politik sehingga menimbulkan persoalan-persoalan lain.
“Seperti ketersinggungan hingga gesekan antarkelompok pendukung," kata Indrawan, Kamis (26/5).
BACA JUGA: KPU dan Bawaslu Kepri Minta Pemrov Ikut Fasilitasi Pilkada 2024
Penggunaan kalimat yang tidak baik, saling mengejek atau menghina pribadi peserta pemilu maupun pendukungnya, menyinggung SARA, dan hal-hal negatif lainnya potensial mengubah konflik di dunia maya menuju dunia nyata.
Padahal kondisi seperti itu tidak perlu terjadi jika seluruh peserta pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat menahan diri dan saling menghormati.
Menurut Indrawan, perdebatan di grup media sosial seperti whatsApp dan Facebook cenderung memanas lantaran salah satu pihak atau masing-masing pihak mempertahankan argumen atau persepsi.
BACA JUGA: Rekrutmen Pansel Anggota Bawaslu Kepri Dibuka
“Belum lagi persoalan yang muncul akibat akun bodong, yang ikut dalam perdebatan itu, dan cenderung provokatif,” ujarnya.
Apa yang dikatakannya itu, menurutnya merupakan pengalaman hasil pengawasan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.
Indrawan mengatakan media sosial dan media siber potensial menjadi sarana utama yang dimanfaatkan peserta Pemilu 2024 untuk kampanye karena pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilu 2024 diperkirakan lebih singkat dibanding pemilu sebelumnya.
Masa kampanye Pemilu 2024 diperkirakan hanya 75 hari, sementara pada Pemilu 2019 mencapai 90 hari. Tahapan pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sehingga tahapan kampanye berakhir pada 10 Februari 2024 atau sebelum memasuki masa tenang.
"Artinya, tahapan kampanye mulai diselenggarakan pada Desember 2023," ucapnya.
Masa kampanye yang relatif singkat itu, katanya, kemungkinan dimanfaatkan peserta kampanye dengan menyosialisasikan diri dan program melalui media sosial dan media siber.
"Karena media sosial dan media siber dianggap memiliki jangkauan yang lebih luas dan lebih efisien," ucapnya.
Menurut dia, persoalan potensial muncul bila sistem pengawasan tidak dibangun dengan baik. Peraturan dalam kampanye melalui media sosial dan media siber, termasuk sistem pengawasannya, kata mengingatkan, perlu dibangun agar peserta pemilu mematuhinya.
"Upaya pencegahan perlu dilakukan jajaran Bawaslu dan seluruh pihak yang berwenang," katanya. (ant/*)
BACA JUGA: Masa Kampanye Pemilu 2024 Singkat, Medsos Bakal Jadi Sasaran?
Lihat video seru ini:
