GenPI.co 
Dalam Rapat Paripurna itu, ia juga akan menyoroti persoalan pembebasan lahan di Pulau Dompak, pusat Pemerintahan Kepri, yang sampai sekarang masih menyisakan permasalahan.
"Ada yang belum diganti rugi. Ada yang direlokasi rumahnya tetapi belum mendapatkan sertifikat," ujarnya.
Persoalan lainnya yang akan ia sampaikan terkait rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Ia menyorot persoalan pembebasan lahan di Bintan yang menguras anggaran daerah sebesar Rp50 miliar.
"Lahan di Batam belum dibebaskan. Artinya, masih banyak anggaran daerah yang terkuras. Sementara pembangunan Jembatan Batam-Bintan belum diketahui dimulai kapan," kata Huzrin.
Terkait persoalan ketidak akuran itu, Ansar dan Marlin sudah menyampaikan tidak ada permasalahan di antara mereka.
Namun sebelumnya, Ansar sempat mengeluhkan isu yang berkembang, yang seolah-olah ia tidak memberikan porsi kegiatan pemerintahan kepada Marlin.
Ansar menegaskan kegiatan pemerintahan juga dilakukan oleh Marlin sesuai kapasitasnya sebagai wakil gubernur, yang diatur dalam undang-undang.
"Sekarang pemerintahan berjalan dengan baik. Seluruh program dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan," katanya. (ant/*)
BACA JUGA: Hampir Kelar, Pembebasan Lahan Jembatan Babin Capai 90 Persen
Lihat video seru ini:
