GenPI.co Kepri - Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), raih peringkat empat se-Indonesia dalam hal capaian serapan anggaran tahun 2021. Angkanya bahkan mencapai di atas 94 persen.
Untuk itu, capaian serapan anggaran di tahu 2022 diharapkan dapat ditingkatkan kembali dibanding tahun sebelumnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad yakin dengan adanya restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri, realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022 akan lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Saat ini kita sudah punya tim yang kuat, tinggal diberdayakan" katanya saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD tahun anggaran 2022 bersama OPD Pemprov Kepri di Ruang Rapat Utama Lantai 4 Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (21/2).
Capaian serapan anggaran Pemprov Kepri pada Tahun Anggaran 2021 mencapai di atas angka 94 persen dan menduduki peringkat 4 nasional. Pada kesempatan itu, dia berterima kasih atas kinerja tahun lalu meskipun sempat terseok-seok mengejar capaian realisasi tersebut.
"Saat itu kita sempat kesulitan karena ada beberapa hal seperti penyesuaian Perkada, penyesuaian SIPD, penataan instrumen. Di tahun ini, dengan adanya restrukturisasi dan persiapan yang lebih baik, saya kira capaian tahun ini harus lebih baik,” kata dia.
Kembali merujuk arahan Mendagri terkait percepatan realisasi anggaran, Ansar menyampaikan dalam 4 triwulan, setiap 1 triwulan seyogyanya minimal 25 persen serapannya.
"Di triwulan 1 ini masih dalam proses persiapan namun saya harap serapan dapat lebih baik daripada triwulan 1 tahun lalu. Saya yakin Presiden Jokowi di akhir triwulan 1 ini akan kembali menyorot capaian masing-masing provinsi," kata Ansar.
Dia menambahkan, di triwulan 1 ini, selain anggaran untuk gaji, percepatan realisasi anggaran bantuan-bantuan sosial juga dapat dipercepat. Karena berkaitan pula dengan percepatan pemulihan ekonomi.
"Mari kita dorong mana yang dapat dipercepat sejauh cashflow memungkinkan. Jangan terlalu kecil karena nanti presedennya menjadi tidak baik. Dinas-dinas yang ada pagu anggaran untuk bantuan ke masyarakat agar digesa,” katanya.
Berdasarkan Laporan Biro Perekonomian dan Pembangunan, per tanggal 18 Februari 2022, rekapitulasi pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain yang Sah sudah terealisasi sebesar 249 miliar rupiah atau 7,17 persen dari target sebesar 3,480 triliun rupiah.
Sedangkan rekapitulasi belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer sudah terealisasi sebesar 69,5 miliar rupiah atau 1,80 persen dari target sebesar Rp3,870 triliun. (*)