GenPI.co Kepri - Upaya untuk mempersiapkan para penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya dilakukan dengan sosialisasi penagawasan Pemilu paritisipasi abgi penyandang disabilitas di aula Dinas Sosial Tanjung Pinang, Rabu (23/3).
Kegiatan itu diselenggarakan oleh Dinsos Tanjung Pinang bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanjung Pinang.
Acara yang diikuti 20 orang penyandang disabilitas itu dihadiri Ketua KPU Tanjung Pinang sebagai narasumber.
Kepala Dinsos Tanjung Pinang Achmad Nur Fatah mengatakan sosialisasi itu dilaksanakan untuk memberikan akses paritispasi penyandang disabilitas dalam pemilu.
Selain itu juga untuk mengidentifikasikan permasalahan yang mungkin terjadi bagi penyandang difabel dalam penyelenggaraan pemilu nanti.
"Khususnya, saat pendaftaran pemilih maupun saat pemungutan suara dan bagaimana memfasilitasi kebutuhannya agar dapat terlaksana secara baik," ujar Fatah, dikutip dari laman resmi Pemko Tanjung Pinang.
Dari data Dinsos Tanjung Pinang, saat ini penyandang disabilitas dari berbagai jenis disabel di Tanjung Pinang Sekitar 555 orang.
Dari jumlah tersebut, penyandang disabilitas paling banyak di Kelurahan Tanjung Unggat, Pinang Kencana dan Batu Sembilan.
Menurut Fatah, tantangan bagi Dinsos dan penyelenggara pemilu adalah para penyandang difabel berat. Tentu akan sulit memberikan hak pilihnya pada pemilu mendatang.
“Sehingga perlu cara yang khusus agar kerahasiaan suara dapat terjaga,” ujarnya.
Fatah mengatakan, Bawaslu perlu memberikan perhatian lebih terhadap mereka yang memiliki keterbatasan fisik dalam pemilu.
"Hak politik bagi penyandang disabilitas wajib dipenuhi, di samping hak dasarnya seperti pangan, sandang, dan lainnya," ujarnya.
Dinsos sendiri, akan menyediakan akses data yang diperlukan bagi Bawaslu untuk pelaksanaan pemilu mendatang.
Ketua Bawaslu Tanjung Pinang, M Zaini mengatakan pihaknya memfasilitasi dan mengajak penyandang disabilitas agar berpartisipasi dalam pemilu 2024 mendatang.
Menurut dia, kerja sama dengan dinsos menjadi penting dalam rangka mewujudkan dan mengakomodasi hak penyandang disabilitas untuk mengikuti pemilu, mulai dari saat pendaftaran hingga pemungutan suara.
Ia berharap ada pendidikan politik dan pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas karena mereka memiliki hak yang sama dengan pemilih lainnya.
"Ini menjamin penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak pilih dan suara mereka akan berdampak terhadap pemilu yang berkualitas," kata Zaini. (*)