GenPI.co Kepri - SMA Negeri 9 Batam Pulau Karas di Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), didorong beralih status menjadi sekolah maritim. Hal itu bertujuan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam laut di wilayah tersebut.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi I DPRD Kepri Wahyu Wahyudin saat berkunjung ke Pulau Karas, Sabtu (19/2) lalu.
Dia mengungkapkan, SMAN 9 Batam jadi satu-satunya sekolah tingkat atas di pulau yang berpenduduk sekitar 2 ribu warga. Secara geografis, Pulau Karas didominasi lautan yang mencapai 96 persen, sementara daratan hanya 4 persen saja.
"SMAN 9 Batam menampung sekitar 100-an murid saat ini," katanya.
Dia menilai, dengan letak geografis yang didominasi lautan, maka keberadaan sekolah kejuruan (SMK) maritim lebih cocok ketimbang SMA di Pulau Karas.
Sebab, SMK Maritim dinilai bakal menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan khusus di bidang kelautan dan perikanan. Terlebih, Pulau Karas memiliki sumber daya alam seperti rumput laut dan terumbu karang yang masih alami.
"Masyarakatnya juga mayoritas nelayan, jadi dengan kehadiran SMK Maritim bisa dimanfaatkan sebagai penelitian seperti budidaya ikan," kata dia.
Wahyudin menjelaskan, Kecamatan Galang saat ini dijadikan sentra budidaya ikan dan rumput laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri. Sehingga bisa bekerja sama dengan SMK Maritim dalam hal penelitian hingga pengembangan budidaya ikan.
Sehingga Pulau Karas dinilai potensial dijadikan salah satu pusat edukasi wisata maritim di Batam.
"Peralihan SMN 9 Batam ke SMK Maritim sejalan dengan program pemerintah dalam mendorong lahirnya SDM berkualitas, khususnya di sektor maritim yang selama ini belum terkelola secara maksimal," kata Wahyudin.
Dia mengungkapkan, dengan peralihan itu maka tiap siswa bakal siap bekerja setelah lulus sekolah. Peralihan sekolah itu pun disebutnya tidak memerlukan biaya besar karena pemerintah tidak perlu membangun ruang kelas baru.
Namun, beberapa sarana prasarana pendukung seperti laboratorium kemaritiman dan pembuatan keramba perlu ditambah.
"Soal pengadaan sarana prasarana itu, pemerintah daerah bisa meminta dana dari APBN," katanya. (ant/*)