GenPI.co Kepri - Gubernur Kepri Ansar Ahmad ikut menyaksikan penandatanganan surat perjanjian kerja Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) non ASN di Karimun, Kamis (10/3).
Ansar sempat hadir di dua sekolah berbeda yaitu SMKN 1 Tanjungbalai dan SMAN 1 Kundur.
Ansar mengatakan pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Kesejahteraan guru pun menjadi unci dari pendidikan yang wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah.
Ia mengaku sat ini anggaran yang ada di Provinsi Kepri memang terbatas. Namun dia berjanji akan mengupayakan hal itu.
“Saya berjanji secara bertahap akan mengupayakan untuk menambah insentif bagi para guru," kata dia, dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Kepri.
Ansar mengaku paham kondisi dan kesulitan para guru, terutama non-ASN. Oleh karena itu ia menginstruksikan agar penandatanganan kontrak PTK non ASN dilakukan di awal tahun.
"Tahun depan tidak boleh lagi ada keterlambatan perpanjangan kontrak,” tegasnya.
Begitu awal tahun dimulai maka para guru non ASN sudah harus mendapat kepastian.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung menyebutkan jumlah PTK non ASN di Kabupaten Karimun berjumlah 549 orang, dengan rincian yang ada di Tanjung Balai berjumlah 345 orang dan di Kundur 204 orang.
Tahun ini sebanyak 2.953 orang PTK non ASN diperpanjang kontraknya melalui APBD Provinsi Kepri tahun 2022.
Untuk meningatkan kesejahteraan guru, Pemerintah Provinsi Kepri juga telah mengajukan usulan perekrutan guru P3K sebanyak 1.797 orang.
“ Namun yang disetujui oleh pemerintah pusat hanya 867 orang,” kata Andi.
Karena itulah, pihaknya masih perlu melakukan perpanjangan kontrak untuk guru-guru pendidik non ASN untuk menutupi kekurangan terutama di pulau-pulau.(*)