GenPI.co Kepri - Direktur BUMD Tanjung Pinang Fahmi mengatakan, pembayaran gaji karyawan, termasuk dirinya terpaksa dilakukan secara tambal sulam.
“Saya dan karyawan BUMD Tanjung Pinang sudah dua bulan tidak gajian,” ujarnya, Sabtu (5/3).
Diakuinya kinerja BUMD Tanjung Pinang memang merosot. Perusahaan milik daerah itu bahkan minus sekitar Rp50 juta setiap bulan.
Hal itu menyebabkan biaya operasional dan gaji karyawan tak mampu tertutupi. Kondisi tersebut dialami perusahaan tersebut sejak pandemi Covid-19 menyerang.
Selain gaji karyawan yang mengalami tambal sulam, biaya operasional kantor pun telah sejak lama dikurangi.
Fahmi mengatakan, biaya pengeluaran untuk membayar gaji karyawan mencapai sekitar Rp300 juta per bulan.
Sebelum pandemi, pembayaran gaji karyawan tidak pernah menunggak. Hal itu karena pendapatan BUMD Tanjung Pinang sebelum pandemi berkisar Rp600 juta hingga Rp700 juta per bulan.
Pendapatan terbesar BUMD Tanjung Pinang bersumber dari kerja sama pengelolaan Pelabuhan Sri Bintan Pura antara BUMD Tanjung Pinang dengan PT Pelindo Tanjung Pinang.
Pendapatan dari kerja sama itu mencapai Rp300 juta sampai Rp400 juta per bulan. Pendapatan ini berkurang drastis sejak pandemi. Rata-rata tinggal Rp50 juta saja pendapatannya per bulan.
“Sejak pandemi tidak ada wisatawan asing yang berkunjung ke Tanjung Pinang sehingga pendapatan dari kerja sama itu anjlok,” kata Fahmi.
Sementara itu pendapatan dari sumber lain seperti penyewaan kios, lapak dan meja di pasar tidak dapat diandalkan.
Biaya untuk penyewaannya relatif murah. Ditambah pedagang pun banyak yang menunggak pembayaran sewa lapak.
Harga sewa lapak yang murah ini menurut Fahmi karena keberadaan BUMD Tanjung Pinang mengangkat aspek sosial dalam pengembangan sektor UMKM, bukan murni bisnis.
Fahmi mengatakan, ia sudah menyampaikan kesulitan keuangan yang dialami BUMD Tanjung Pinang ini kepada Wali Kota Tanjung Pinang dan DPRD Tanjung Pinang.
Ia mengatakan, BUMD yang dikepalainya membutuhkan dukungan dari pemerintah. Minimal untuk dapat bertahan. (Ant/*)