GenPI.co Kepri - Permintaan itu diungkapkannya saat digelar diskusi bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam dan sejumlah delegasi peserta dari pelaku jasa kepelabuhan di Batam, di antaranya Kadin Kepri, Kadin Batam, BSOA, INSA, APINDO,ISAA, APBMI dan Bea Cukai, Jumat (25/2) lalu.
Susiwijono mengatakan, permasalahan kinerja layanan kepelabuhan terutama di bidang logistik perlu diuraikan. Hal itu demi mendorong pengembangan kepelabuhanan secara optimal, efektif dan efisien.
Dia mengatakan, kinerja layanan kepelabuhan Batam terutama logistik, dari sisi aturan tarif dan angka sudah sangat efisien dan murah.
“Namun di tataran operasionalnya masih perlu diawasi secara bersama,” kata dia.
Ia mengatakan proses bisnis logistik di Batam masih ada beberapa ruang yang harus dioptimalkan dan masih perlu adanya peningkatan serta kapasitas. Baik dari segi fasilitas, infrastruktur, sistem, sarana dan prasarana.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pihaknya terbuka dalam menampung seluruh permasalahan di Pelabuhan Batam yang harus segera diselesaikan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah mengarahkan BP Batam agar menurunkan tarif Kepelabuhanan dan digitalisasi untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha.
Rudi menegaskan, biaya logistik di Batam terbilang murah dan mampu mendukung kompetensi Batam.
Selama ini harga yang digunakan sebagai perbandingan ke/dari Singapura yakni harga dari port to port (pelabuhan ke pelabuhan). Sedangkan di Batam berlaku harga door to door (pabrik ke pabrik).
“Sehingga persepsi ini harus diluruskan agar perbandingan menjadi seimbang,” kata Rudi.
Senada dengan hal itu, Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar, mengatakan kegiatan kapal dari sisi logistik secara keseluruhan di Batam lebih murah baik untuk dalam negeri maupun luar negeri.
“Terkait dengan komponen biaya logistik secara komprehensif, diantaranya biaya dari Batam ke Singapura, untuk kontainer ukuran 20’ (dua puluh feet) dikenakan biaya sekitar lima jutaan rupiah sedangkan ukuran 40’ (empat puluh feet) akan dikenakan sekitar enam jutaan rupiah,” jelas Dendi.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam, Abidin dan Rafky turut mengharapkan BP Batam sebagai operator dan regulator pelabuhan dapat segera mengambil kebijakan dan langkah untuk memangkas potensi monopoli pasar yang terjadi.
“Setelah menyimak hasil pemaparan dari Direktur BUP BP Batam, berarti dapat dikatakan bahwa harga ini sangat kompetitif, namun mereka sebagai end user mendapatkan harga tinggi,” kata Abidin.
Untuk itu dia meminta BP Batam harus bisa menetapkan batas harga atas dan harga bawah, sehingga tidak terjadi monopoli harga di marketplace.(*)