GenPI.co Kepri - Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan yang berdampak terhadap inflasi, Pemerintah Provinsi Kepri telah menyiapkan obat penurun inflasi.
Beberapa opsi dan kebijakan ini, dipaparkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam skema pengendalian inflasi.
"Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, agar inflasi dapat dikontrol," kata Ansar, Selasa (6/9).
Ansar mengatakan pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM. Pemerintah Provinsi Kepri akan menetapkan batas kenaikan tarif angkutan penumpang dan barang.
Selain itu, pemerintah juga akan mengontrol tingkat margin dalam batas kewajaran di setiap rantai distribusi.
Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang di pasar perlu ditingkatkan, agar mencegah para oknum spekulan atau penimbun.
"Kami juga akan mengoptimalkan belanja pemerintah dan memastikan penyaluran bantuan sosial guna mencegah penurunan daya beli masyarakat," tuturnya.
Agar harga bahan pokok tetap terjaga dan stabil. Pemerintah daerah melalui Disperindag akan terus melakukan operasi pasar.
"Kami akan hadirkan pasar murah, dan menggalakan program gemar menanam kebutuhan pokok," ujar Ansar.
Kebijakan untuk mengendalikan inflasi ini, berbarengan dengan pemberian bantuan ke masyarakat. Hal ini sebagai bantalan ekonomi dan demi memastikan masyarakat tidak terlalu terdampak kenaikan BBM.
Ansar mengatakan pemerintah pusat mengalihkan alokasi dana subsidi BBM ke bantuan sosial. Ada tiga jenis bantuan sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Bantuan Angkutan Umum (BAU).
"Pemerintah provinsi juga akan memberikan bantuan, melalui anggaran daerah. Namun, kami akan memprioritaskan masyarakat miskin, yang tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Lalu, masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat," tutur Ansar. (*)