GenPI.co Kepri - Ketua Polis Johor Malaysia Cp. Dato Kamarul Zaman Bin Mamat dan rombongan datangi Polda Kepri, Selasa (23/8).
Pertemuan bilateral itu disambut oleh Kapolda Kepri Irjen Aris Budiman. Selain bersilaturahmi, pertemuan itu membahas pertukaran informai kejahatan antarnegara.
Dalam pertemuan itu, Aris juga menuturkan situasi umum wilayah hukum Polda Kepri meliputi luas perairan, perbatasan, gangguan kamtibmas dinamika sosial masyarakat yang telah kembali normal.
Kemudian juga cuaca dan penanganan PMI ilegal, penanganan terorisme, penyelundupan senjata dan narkoba.
“Hal yang perlu ditingkatkan antara lain penanganan kecelakaan laut, penanganan PMI ilegal, penanganan terorisme dan penanganan penyelundupan narkoba,” kata Aris.
Pertemuan bilateral itu juga diisi dengan pertukaran pengalaman dalam metode penyelidikan tindak pidana, pertukaran pengalamanan dan informasi terkait modus operandi tindak pidana.
Kemudian pertukaran informasi dalam jaringan tindak pidana serta rute baru yang digunakan.
Serta penerapan instrument teknis baru dalam pelatihan dengan teknologi modern melanjutkan investigasi dan pengawasan bersama serta kerjasama dalam pengembangan SDM.
Ketua Polis Johor Cp. Dato Kamarul Zaman Bin Mamat mengataskan tujuan kedatangannya ke Polda Kepri adalah untuk mengenali serta menjalin tali silaturahmi dengan Kapolda Kepri.
“Pertemuan ini untuk membincangkan isu-isu serta perkara untuk kepentingan bersama terutama keselamatan kedua negara,” ujarnya.
Informasi dari kedutaan Indonesia sebanyak 330 ribu warga Indonesia berada di Negeri Johor Malaysia.
Untuk menjaga keselamatan warga Indonesia yang berada di Malaysia pihak Polisi Diraja Malaysia Johor melakukan kerjasama yang erat kepada pihak Polisi Republik Indonesia.
“Untuk memastikan keselamatan warga Indonesia yang berada di Malaysia serta Polis Diraja Malaysia bersikap adil dan profesional dalam menjalankan tugas,” kata Dato Kamarul Zaman.
Dia berharap dengan pertemuan ini dapat membantu kedua belah pihak dalam menangani kasus-kasus kriminal ataupun kejahatan antar negara. (*)