GenPI.co Kepri - Ada kabar gembira nih untuk honorer di Kepri yang lagi ketar-ketir karena aturan penghapusan tenaga honorer. Pemerintah Provinsi Kepri telah menemukan solusi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri, Hasan mengatakan sekitar 60 persen tenaga honorer masih dibutuhkan. Khususnya bagi tenaga teknis di pulau-pulau penyangga.
“Seperti bidan, perawat, tenaga pendidik untuk di pulau-pulau,” ujarnya, Rabu (27/7).
Saat ini ada sekitar 7.000 tenaga honorer lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Hasan mengatakan tidak mungkin memberhentikan mereka seluruhnya.
Apalagi menurut dia, Kepri berbeda dengan daerah lainnya karena Kepri merupakan daerah kepulauan.
“Pemerintah masih membuka celah kebijakan terkait Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K). Mungkin nanti ada tes P3K lagi, karena beda karakter di kepulauan itu dengan daerah lain,” ungkap Hasan.
Jadi nanti Pemrov kepri akan mengajukan permintaan ke pemerintah pusat untuk membuka kembali tes P3K yang diprioritaskan untuk tenaga honorer di Kepri.
“Itu tenaga yang sudah sekian tahun mereka bertugas, seperti di Pulau Laut, Pulau Mantang dan pulau-pulau lain itu tenaga honorer rata-rata yang bertugas,” katanya.
Solusi lainnya, kata Hasan, pemerintah nantinya membuka celah untuk penerimaan outsourcing melalui pihak ketiga.
“Jadi kalau memang dibuka, tenaga-tenaga honorer itu bisa ditempatkan di sana. Jadi ini hanya soal mekanisme dan regulasi saja yang kita jalankan,” kata dia.
Jika solusi ini yang diambil maka tidak ada lagi penyebutan tenaga honorer.
“Tapi benar-benar honorer yang memiliki kompetensi,” ujarnya. (ant)