GenPI.co Kepri - Tenaga PTT di Natuna minta jadi PPPK tanpa seleksi, DPRD Natuna pun memberikan tanggapan.
Permintaan itu disampaikan oleh para tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Natuna, Senin (4/7).
Ketua Forum Komunikasi PTT Kabupaten Natuna, Wan Alfiar mengatakan pihaknya meminta pemerintah setempat membuat kebijakan yang mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bertahap tanpa melalui seleksi, tes, dan syarat pendidikan.
"Mengingat tenaga honorer di Kabupaten Natuna masa kerjanya tidak kurang dari 10 tahun," ujarnya.
Ia mendorong agar pengangkatan PPPK dibuat dengan skala prioritas berdasarkan masa kerja dan usia tenaga PTT.
Wan Alfiar juga menanggapi surat edaran yang dikeluarkan oleh MenPAN-RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 tentang Penghapusan Tenaga Honorer paling lambat 28 November 2023.
Menurut dia, surat itu tidak memberikan solusi yang berpihak terhadap tenaga honorer.
"Bagi yang sudah mengabdi cukup lama, ini tentunya akan menjadi cerita yang kelam bagi kami tenaga honorer," kata dia.
Bupati Natuna Wan Siswandi mengatakan pemerintah daerah mendukung pernyataan yang disampaikan Forum Komunikasi PTT dan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
"Rekan-rekan PTT semua, dan kami akan menyampaikan aspirasi rekan-rekan PTT kepada pemerintah pusat," ujarnya.
Wan mengajak untuk sama-samamencari solusi yang terbaik, baik itu dari pemerintah daerah, DPRD dan juga para PTT untuk dapat bekerja sama.
Menurutnya persoalan PTT atau honorer bukan masalah di Natuna saja. melainkan permasalahan nasional
"Karena di daerah lain juga merasakan apa yang rekan-rekan PTT rasakan. Kami dari Pemerintah Daerah juga akan berusaha sebaik mungkin untuk rekan-rekan PTT dan akan mencari solusi yang terbaik," kata dia.
Menanggapi permintaan Forum Komunikasi PTT, Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar berjanji akan mencarikan solusi terbaik.
"Prinsipnya dan pada dasarnya kami dari DPRD dan pemerintah daerah menyambut baik aspirasi rekan-rekan PTT yang disampaikan," kata dia.
Ia juga berkomitmen untuk mengatur jadwal agar pemerintah daerah dan perwakilan dari Forum Komunikasi PTT melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat untuk membahas kebijakan penghapusan tenaga honorer. (ant)