GenPI.co Kepri - Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan mulai menerapkan secara maksimal pemungutan retribusi sampah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, di tahun 2022 ini. Dengan begitu, tarif retribusi sampah akan berlaku sesuai aturan bukan malah naik.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tanjung Pinang Riono mengatakan, hal itu dilakukan sesuai arahan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menjalankan retribusi sampah sesuai dengan Perda yang berlaku.
"Untuk itu, mulai 2022 ini kami maksimalkan, kalau tidak diterapkan sesuai Perda, maka nanti akan ada temuan, tentunya saya akan ditagih kalau ada kurang bayar," katanya mengutip laman resmi Pemko Tanjung Pinang, Jumat (25/2).
Dia menuturkan, pelaksanaan Perda itu sekaligus menjawab pro kontra yang ada di masyarakat belakangan ini terkait retribusi sampah yang dinilai ada kenaikan.
"Padahal yang akan dilakukan DLH itu sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2012 yang ditandatangani Suryatati A. Manan. Artinya tidak ada kenaikan retribusi sama sekali," kata dia.
Hanya saja selama ini, lanjut Riono, yang membayar retribusi sampah itu hanya sebanyak 893 orang atau titik. Di antaranya seperti rumah tepi jalan, rumah toko yang ada usaha, hotel atau penginapan, dan perkantoran.
"Nah, dari angka itu hanya 10 persen yang membayar sesuai dengan Perda. Selebihnya ada yang cuma separuh," kata Rino.
Dia berujar, ketika dirinya menjabat sebagai Kadis DLH, pihaknya kembali melakukan pendataan ulang. Alhasil terdapat 6.046 orang untuk dilakukan pelayanan persampahan yang ada di jalan-jalan protokol Tanjung Pinang.
"Saya tidak tahu kenapa tahun-tahun sebelumnya hanya sedikit, dan membayar tidak sesuai aturan," ujarnya.
Yang jelas, kata dia, pihaknya tetap melakukan instruksi dari BPK untuk memaksimalkan retribusi sampah. Dengan demikian, saat ini sedang gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar bisa memahami dan menjalankan.
"Untuk biaya retribusinya, kalau ruko ada usaha Rp120 ribu per bulan, kalau rumah di tepi jalan protokol Rp20 ribu per bulan, kalau rumahnya agak masuk ke dalam Rp10 ribu per bulan," terangnya.
Meski aturan tersebut harus dilaksanakan, tambah Riono, tetapi ada solusi yang akan diberikan ke masyarakat jika keberatan membayar retribusi itu.
"Sesuai perda ada solusi diberikan keringanan yakni bayar dulu 50 persen, lalu mengirim surat permohonan ke wali kota atau kepada pejabat yang ditunjuk, nanti akan ada balasan suratnya," ucapnya.
Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Momon Faulanda Adinata, mengatakan dirinya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat atas keluhan terkait retribusi sampah ini.
Namun, setelah dijelaskan kepala DLH bahwa retribusi ini sudah ditetapkan sesuai dengan Perda memang harus dijalankan, karena ada aturannya.
"Kalau sudah dijawab sesuai Perda susah juga kita jadinya. Tapi, mudah-mudahan ada kebijakan lain dari kepala dinas atau pemko untuk mempertimbangkan asprisasi masyarakat," kata dia. (*)