GenPI.co Kepri - Untuk mencegah masuknya PMK atau Penyakit Mulut Kuku, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Pinang tegas terkait aturan pasokan sapi.
Untuk menegaskan aturan itu, Pemko Tanjung menggelar rapat koordinasi (rakor) Satgas Kota Tanjung Pinang terkait penanganan wabah PMK, Rabu (22/6).
Penyakit pada hewan ternak tersebut telah menyebar di 19 provinsi, 208 kabupaten dan kota telah tertular.
Meski provinsi Kepri masih berstatus bebas, kondisi ini tentunya menjadi perhatian khusus pemko Tanjung Pinang.
Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma yang memimpin rakor tersebut menekankan untuk mengantisipasi wabah PMK ini, perlu ada kesepakatan bersama untuk tidak menerima pasokan sapi dari luar provinsi Kepri.
Hal ini, agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai konsumsi daging sapi.
"Kita harus satu suara, sementara ini tidak terima dulu pasokan sapi dari luar provinsi Kepri. Kita perlu waspada, apalagi mendekati Hari Raya Idul Adha,” kata Rahma, dikutip dari laman resmi Pemko Tanjung Pinang.
Ia menegaskan aturan ini harus disampaikan ke masyarakat, bahwa sapi yang masuk ke Tanjung Pnang haruslah hasil peliharaan peternak di wilayah Kepri.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjung Pinang, Yoni Fadri menyebutkan ketersediaan hewan kurban saat ini mencapai 918 ekor, 650 telah terjual dan 268 belum terjual.
Perkiraan kebutuhan hewan ternak untuk kurban jika memperhatikan jumlah masjid yang ada di Kota Tanjung Pinang sebanyak 180 masjid dengan perkiraan jumlah pemotongan 5 ekor per masjid, maka jumlah hewan kurban dibutuhkan sebanyak 900 ekor sapi.
"Dan musala yang ada sebanyak 132 diperkirakan membutuhkan 100 ekor sapi. Jadi asumsi kebutuhan sapi kurban diperkirakan 850 sampai dengan 1.000 ekor,” kata dia.
Hal itu ditambah juga ada 27 ekor sapi yang akan dilelang, 8 ekor untuk kurban, sedangkan sisanya digunakan untuk sapi potong.
Sementara itu, Sekretaris Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Provinsi Kepri, Drh. Berry mengapresiasi Pemko Tanjung Pinang yang secara cepat dan aktif membentuk satgas PMK di Tanjung Pinang, meskipun belum ada hewan ternak yang tertular.
"Mudah-mudahan adanya tim satgas ini semakin memperkuat komunikasi antar sektoral," ucapnya.
Terkait pemeriksaan dan pengawasan hewan kurban, pihaknya siap membantu, apabila dinas membutuhkan tambahan dokter hewan.
"Intinya kami memberi dukungan pemeriksaan hewan kurban sebelum di potong. PDHI di daerah senantiasa mengawal agar daerah aman. PMK ini tidak ada obatnya, jalan satu-satunya vaksinasi terhadap hewan ternak yang rentan," ujarnya.
Ia juga menjelaskan, PMK ini tidak menular ke manusia, melainkan hanya kepada hewan yang rentan seperti sapi, kambing, kerbau, domba, dan satwa liar lainnya seperti rusa.
"Kalau untuk daging yang diperlakukan lewat pemasakan virusnya bisa mati, cuma kita perlu antisipasi penularan terhadap hewan ternak yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi pada hewan ternak," kata dia. (*)