GenPI.co Kepri - Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan honorer masih dbutuhkan. Ia meminta Kemenpan RB tinjau rencana penghapusan tenaga honorer pemerintah mulai 2023.
"Kalau semuanya dihapus secara langsung, saya kira perlu ditinjau lagi, karena keberadaan honorer masih dibutuhkan," kata Ansar, Jumat (17/6).
Ia menyarankan pemerintah pusat melakukan rasionalisasi tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik.
Saat ini jumlah pegawai honorer di lingkup Pemprov Kepri mencapai 7.000 lebih orang, terdiri dari Tenaga Harian Lepas (THL), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) Non ASN/Guru.
Diakuinya jumlahnya memang ramai dan cuku membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Tapi, selagi tenaga mereka masih bisa didistribusikan, tetap kita akomodir anggarannya," kata Ansar.
Mantan Legislator DPR itu juga mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri agar tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru mengingat jumlah yang ada saat ini sudah lebih dari cukup.
"Kita tak punya anggaran pengangkatan tenaga honorer baru, kecuali menggantikan posisi sesuai dengan kebutuhan," ucap Ansar.
Untuk menyuarakan permintaanya agar Kementerian PAN-RB mengkaji ulang kebijakannya, Ansar mengatakan sudah mengirim surat.
Ia berharap Kemenpan-RB mempertimbangkan pengangkatan pegawai honorer melalui jalur tes CPNS maupun P3K.
Bahkan menurut Ansar jika nantinya tenaga honorer itu harus menjadi tenaga outsorching dan dialihkan ke pihak ketiga ia setuju.
"”Kami siap melaksanakan kebijakan itu," kata Ansar. (ant)