GenPI.co Kepri - Realisasi APBD di Kepri tertinggi di tahun 2021. Pemerintah Provinsi Kepri pun mendapat penghargaan dari Mendagri Tito Karnavian.
Tahun ini terdapat empat kategori penghargaan yang diberikan dari Kemendagri, masing-masing kategori Realisasi Pendapatan Daerah tertinggi.
Kemudian kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, kategori Realisasi Peningkatan PAD tertinggi dan kategori realisasi Program Taspen (Taspen Award).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan penghargaan itu berkat kerja keras seluruh jajaran OPD di lingkup Pemprov Kepri.
“Semoga bisa terus dipertahankan," kata Ansar dalam siaran persnya, Kamis (2/6).
Ia memaparkan berbagai strategi dalam rangka percepatan penyerapan realisasi APBD, yakni dimulai dengan memperkuat aspek perencanaan.
Kemudian, penganggaran dan pelaksanaan APBD dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan yang berkesinambungan dan membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan seperti penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lebih awal. Selanjutnya, penunjukan pejabat pengelola keuangan.
"Saya selalu tekankan kepada jajaran OPD agar terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dengan cara mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, atau lakukan lelang dini terutama untuk pekerjaan fisik," ujar Ansar.
Strategi lainnya, lanjut Ansar, mempercepat penyaluran anggaran dengan cara melakukan pembayaran pekerjaan secara terjadwal dan sesuai tahapan pembayaran berdasarkan progres pekerjaan.
Selain itu, percepatan penyelarasan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan menyesuaikan proses penganggaran dan penatausahaan berbasis SIPD yang di asistensi Kemendagri.
"Sebisa mungkin tidak ada OPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatannya di penghujung tahun. Terutama OPD yang memiliki kegiatan-kegiatan pekerjaan fisik," ujarnya.
Gubernur turut menekankan pentingnya rapat evaluasi rutin dan berkala terhadap pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh OPD.
APBD Kepri tahun 2021 sebesar Rp3.918 triliun dengan realisasi pendapatan sebesar Rp3.809 triliun atau sebesar 98,85 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.854 triliun.
Kemudian realisasi belanja sebesar Rp3.703 triliun atau sebesar 94,52 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.918 triliun.
Sedangkan realisasi pembiayaan sebesar Rp64.454 miliar atau sebesar 99,91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp64.513 miliar. Dengan jumlah audit silpa tahun anggaran 2021 sebesar Rp170.514 miliar (LHP-BPK tahun 2021).
Mendagri Tito Karnavian mengatakan uang adalah darahnya sebuah organisasi, sehingga bisa dipastikan organisasi tidak akan bisa berjalan jika tidak ada uang.
Namun uang yang dimiliki sebuah organisasi harus direalisasikan dengan baik. Dimulai dari tahap perencanaan, penyaluran dan pertanggungjawaban, dengan demikian organisasi bisa berjalan secara berkesinambungan dan baik pula.
"Uang ini penting, dan sudah menjadi anatomi sentral sebuah organisasi," ujarnya. (ant/*)