GenPI.co Kepri - Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Aunur Rafiq ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis (2/6).
Ansar mengatakan, kunjungannya kali ini merupakan upaya Pemprov Kepri dalam melakukan koordinasi terkait pengembangan Bandara Karimun dan Pelabuhan Malarko yang ada di Karimun.
Ansar juga meminta Menteri Perhubungan agar jalur penerbangan Tanjung Pinang-Karimun dan Pekanbaru segera dibuka.
Termasuk juga membuka jalur penerbangan Wings Air. Hal ini mengingat arus perjalanan orang sudah semakin membaik.
Menurut dia, suatu daerah akan sulit berkembang jika akses keluar dan masuknya masih belum memadai.
“Minimal harus ada bandara yang layak di satu daerah, bandara yang bisa untuk mendarat boeing 737," kata Ansar.
Demi pengembangan Bandara Karimun, Pemprov Kepri telah menghibahkan anggaran Rp10 miliar untuk pembebasan lahan perpanjangan runway.
Saat ini panjang runway Bandara Karimun hanya 1.600 meter dan akan diperpanjang hingga minimal 2.000 meter.
Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan koordinasi pinjam pakai kawasan hutan yang ada untuk perpanjangan bandara tersebut.
Pihaknya berharap rencana tersebut lancar. Ia berjanji tidak akan bosan untuk datang ke pusat demi menanyakan perkembangan terkait Bandara Karimun ini.
“Ini semua agar perekonomian Kepri bisa berkembang merata dan masyarakat sejahtera," katanya.
Kemudian untuk Pelabuhan Malarko saat ini sedang dalam tahap design penataan pelabuhan kontainer karana posisi Karimun sangat strategis berdekatan dengan Malaysia dan Singapura serta dekat juga dengan kabupaten Meranti, Provinsi Riau.
Menurut Ansar, kedua Provinsi ini saling membutuhkan bahan kebutuhan pokok. Ia mengatakan, Karimun punya potensi pengembangan bidang maritim yang peluang investasinya sangat besar.
"Sekarang banyak investor yang ingin berinvestasi. Peluang ini harus kita tangkap,caranya dengan mempermudah akses itu tadi," ujarnya.
Dari Menteri Perhubungan, Ansar dan Rafiq dan rombongan berkunjung ke Kantor Kemenko Perekonomian.
Rombongan dari Kepri ini diterima oleh Deputi VI Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo.
Ansar pun menjelaskan niatnya untuk menggesa pengembangan Bandara Karimun. Ia menekankan perlunya fasilitas bandara yang memadai akrena Karimun merupakan daerah yang terintegrasi dengan Free Trade Zone (FTZ).
"Kami berharap hingga akhir 2023 nanti Bandara Karimun sudah bisa disinggahi pesawat yang besar,” harapnya.
Di hadapan Deputinya Kemenko Perekonomian, Ansar mengataka bahwa untuk membenahi Bandara Karimun butuh dana yang tak sedkit.
Setidaknya butuh Rp180 miliar. Sementara dana yang ada baru ini baru sebesar Rp120 miliar dari Kemenhub dan Ro10 miliar dari APBD Kepri. (*)