GenPI.co Kepri - Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) khusus untuk penyandang disabilitas, di aula kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tanjung Pinang, Rabu (23/2). Beberapa usulan kemudian didapat untuk memudahlan aktivitas penyandang disabiltas.
Musrenbang itu turut dihadiri 15 orang perwakilan dari masing-masing jenis difabel, serta beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Dinas Sosial Tanjung Pinang Achmad Nur Fatah mengatakan, Musrenbang iitu digelar dalam rangka menyerap aspirasi, khususnya dari kaum difabel yang selanjutnya bisa direalisasikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 mendatang.
Menurutnya, Musrenbang khusus disabilitas itu merupakan yang kedua setelah melaksanakan kegiatan serupa pada tahun 2021 lalu.
“Musrembang kali ini, ada 12 usulan dari berbagai sektor yang akan diusulkan. Salah satunya pada sektor kesehatan, yakni mengusulkan pengadaan posyandu disabilitas tingkat kecamatan ataupun kelurahan, mengingat jumlah penyandang disabilitas yang ada di Tanjung Pinang ada sebanyak 500 orang,” katanya mengutip laman resmi Pemko Tanjung Pinang, Kamis (24/2).
Dia menjelaskan, diusulkan pula pembuatan akses khusus bagi penyandang disabilitas yang berobat di Puskesmas, dan memudahkan proses antrian bagi tuna rungu dan tuna wicara dengan memasang layar tulisan bergerak.
Dengan adanya usulan tersebut, dia berharap kepada OPD terkait dalam hal ini Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjung Pinang bisa menyisipkannya untuk masuk ke RKPD 2023 mendatang.
"Ada berbagai macam sektor yang diusulkan, dan usulan ini murni dari penyandang disabilitas," kata dia.
Sekretaris Bappelitbang Kota Tanjung Pinang Juliadi Halomoan mengatakan, pihaknya akan mengusahakan untuk bisa mengakomodir usulan-usulan dari penyandang disabilitas tersebut.
"Tentunya sesuai kemampuan keuangan daerah kota Tanjung Pinang," katanya.
Berdasarkan informasi yang didapatkan, kata dia, pada Musrenbang disabilitas tahun sebelumnya, tidak ada satu pun usulan yang terakomodir. Karena tahun lalu Musrenbang disabilitas dilakukan setelah forum OPD melakukan kegiatan serupa.
"Nah tahun ini pelaksanaannya sudah tepat, mudah-mudahan usulan bisa masuk RKPD paling tidak dua atau satu kegiatan," kata dia. (*)