GenPI.co Kepri - Kota Tanjung Pinang masuk kategori madya dalam pencapaian Kota Layak Anak (KLA) tertinggi di Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2021 lalu. Capaian itu bahkan diraih sejak tahun 2018 silam.
Untuk mempertahankan capaian itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) kemudia mengadakan rapat Evaluasi dan Penyusunan Rencana Aksi KLA 2022, Rabu (23/2).
Wali Kota Tanjung Pinang Rahma mengapresiasi atas pencapaian nilai KLA Tanjung Pinang yang tertinggi di antara kabupaten kota se-Provinsi Kepri itu. Pencapaian ini, diharapkan dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi.
"Mudah-mudahan, dengan kerja keras kita semua, baik dari pemerintah, stakeholder, lembaga, dunia pendidikan dan usaha, kita mampu menjadi terbaik se Indonesia," katanya mengutip laman resmi Pemko Tanjung Pinang, Kamis (24/2).
Dia mengungkapkan, persiapan maupun tahapan-tahapan yang akan dilakukan ke depannya, tidak semata-mata mengejar target atau poin, melainkan lebih kepada benar-benar Tanjung Pinang layak disebut KLA.
"Jadi, bukan berangkat hanya ingin prestasi, tapi benar-benar mampu mewujudkan Tanjung Pinang kota layak anak yang terbaik," kata dia.
Di balik pencapaian itu, kata Rahma, tentu ada motivasi, jika Tanjung Pinang dapat memenuhi semua indikator-indikator KLA. Kolaborasi, sinergi, dan partisipasi seluruh pihak sangat penting untuk meningkatkan lagi nilai KLA ke depan.
"Saya minta, semua OPD bersungguh-sungguh melakukan pembenahan dari indikator yang harus di tingkatkan, dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, dan forum anak," kata Rahma.
Kepala DP3APM Kota Tanjung Pinang Rustam menyebut, dari presentase nilai capaian per kluster, yang tertinggi adalah kluster V, yakni perlindungan khusus anak sebesar 73 persen dan kelembagaan 91 persen.
Sedangkan yang paling rendah adalah kluster II yaitu lingkungan, keluarga, dan pengasuhan alternatif sebesar 56 persen. Diikuti kluster III, kesehatan dasar dan kesejahteraan 58 persen, kluster IV, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 63 persen, serta kluster I, hak sipil, dan kebebasan 65 persen.
"Harapannya, semua pihak berperan aktif untuk meningkatkan capaian nilai per kluster ini, sehingga terpenuhinya konvensi hak anak dalam penyelenggaraan pembangunan ramah anak dengan partisipasi anak di Tanjung Pinang," katanya.
Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak Tanjung Pinang Surjadi mengatakan, untuk bisa menjadi kota layak anak kategori Nindya, diperlukan kerja sama yang kuat di antara OPD, stakeholder dan pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kesuksesan program itu.
"Lima kluster plus satu lembaga harus kita siapkan untuk mencapai KLA yang paripurna. Apa yang kita lakukan itu, kata kuncinya harus terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan," kata dia. (*)