GenPI.co Kepri - Gubernur Kepri Ansar Ahmad optimistis perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT Pelabuhan Kepri capai target sebesar Rp25 miliar di 2023.
Menurut Ansar, target itu bisa dicapai jika PT Pelabuhan Kepri bisa memaksimalkan potensi bisnis di kawasan labuh jangkar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepri.
Ia akan berupaya mendorong beberapa usaha yang sedang disiapkan PT Pelabuhan Kepri.
"Seperti pengelolaan kawasan berakit, Selat riau, dan Tanjung pinggir. Itu di luar pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP labuh jangkarnya," kata Gubernur, Selasa (31/5).
Ansar menyebut Pemprov Kepri bersama PT Pelabuhan Kepri sudah menyusun sekaligus membahas rencana kerja perseroan (RKP) terkait sejumlah bisnis yang akan dikembangkan ke depan.
Dari paparan perusahaan daerah tersebut, katanya, direksi sudah memiliki sejumlah mitra bisnis untuk mengelola kawasan labuh jangkar yang menjadi kewenangan Provinsi Kepri.
Pihaknya juga sedang mempertimbangkan sejumlah aset pelabuhan yang dimiliki Pemprov Kepri untuk diserahkan pengelolaannya kepada Perseroda PT Pelabuhan Kepri.
Sejumlah aset itu antara lain Pelabuhan Sagara Mantigi di Bintan, Pelabuhan Pelantar II Tanjungpinang, dan Pelabuhan Penagi di Kabupaten Natuna.
Ansar mengingatkan, target pendapatan Rp25 miliar itu tidak sepenuhnya untuk APBD. Berapa persentase untuk APBD dan PT Pelabuhan Kepri baru akan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) ke depan.
"Saat ini, kita fokus pada membesarkan Perseroda PT Pelabuhan Kepri dulu, ketimbang mengejar pendapatan," jelas Ansar.
Terkait apakah akan ada penambahan modal yang diberikan Pemprov Kepri untuk PT Pelabuhan Kepri. Ansar menyebut hal itu tergantung dengan kekuatan APBD ke depan.
Dia menegaskan jika ke depan Pemprov Kepri memberikan penambahan modal, maka harus disesuaikan dengan rencana bisnis yang jelas dan terukur.
"Jangan sampai modal ditambah, namun habis untuk operasional kantor dan gaji karyawan. Lagi pula, kalau ada aset-aset yang kita berikan untuk dikelola, itu juga bagian dari tambahan modal," tuturnya.
Sementara itu Anggota DPRD Kepri Wahyu Wahyuddin menyarankan pemprov melakukan audit khusus dan menyeluruh terhadap kedua Perseroda PT Pelabuhan Kepri dan Perseroda PT Pembangunan Kepri yang hingga kini dinilai tidak produktif.
Menurut dia, kedua perusahaan daerah itu belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi mendongkrak pendapatan asli daerah.
"Apabila dalam dua tahun kinerja kedua Perseroda ini tidak optimal, maka DPRD merekomendasikan pembekuan perusahaan daerah tersebut," ucapnya. (ant/*)