GenPI.co Kepri - Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengkaji kembali kebijakan kapal yang menggunakan alat tangkap jaring tarik berkantung. Kebijakan itu dinilai merugikan nelayan Natuna sehingga perlu pengkajian ulang.
Wakil Bupati Natuna Rodial Huda, mengatakan, pihaknya bersama perwakilan nelayan akan segera membuat surat kepada Kementerian KKP dan Dirjen Tangkap terkait permasalahan tersebut.
Persoalan itu kembali mencuat saat Satpolairud Polres Natuna menangkap KM Sinar Samudra yang dilaporkan melanggar aturan karena menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan, dan beroperasi di wilayah kurang dari 30 mil.
"Keberadaan kapall-kapal dengan alat tangkap jaring tarik berkantung amat merugikan masyarakat. Karena merusak lingkungan dan mengganggun wilayah pencarian nelayan Natuna," katanya.
Dia mengungkapkan, meski keterangan ahli menyatakan alat tangkap yang digunakan KM Sinar Samudra sesuai dengan aturan, tetapi nyatanya tidak berbeda dengan cantrang.
Bahkan setelah diperiksa lebih lanjut, KM Sinar Samudra juga membawa jaring cantrang yang diduga digunakan saat beroperasi.
"Kami sebagai orang lapangan melihat bahwa alat ini hampir tidak ada bedanya dengan cantrang. Artinya walau sudah legal, tetap merusak lingkungan," kata dia.
Huda menegaskan, meski pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan di laut, tetapi pihaknya tetap menentang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, demi kesejahteraan masyarakat Natuna.
Aparat terkait kemudian diminta memperkuat dan memperketat pengawasan terhadap kapal yang melakukan penangkapan pada wilayah di bawah 30 mil. Sebab daerah itu merupakan kawasan untuk nelayan tradisional setempat.
"Saya sempat melihat KM Sinar Samudra beroperasi di sekitar Pulau Midai. Artinya mereka tidak menaati peraturan pemerintah. Jadi wajar kalau pemerintah daerah dan nelayan protes terhdap kegiatan ini," kata Huda.
Dia mengungkapkan, Pemerintah Natuna berkepentingan menjaga dan membela nelayan yang menggantungkan hidup dari laut.
Ketua DPC HNSI Natuna Hendri, mengungkapkan hal serupa. Pihaknya juga menolak alat tangkap yang merusak lingkungan.
"Kami berharap bupati dan wakilnya segera mengirim protes ke kementerian. Kalau bisa, kebijkan ini dimoratorium dulu. Kami minta Kementerian KKP moratorium kebijakan jaring tarik berkantong. Karena fakta di lapangan, ini merusak dan merugikan nelayan Natuna." katanya. (ant/*)