GenPI.co 
GenPI.co Kepri - Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Pinang menindaklanjuti Instruksi Presiden dan SKB 3 Menteri mengenai program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Terutama sertifikasi tanah terkait dengan pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Wali Kota Tanjung Pinang Rahma pun menyambut baik program yang akan dilakukan tersebut. Menurutnya, program itu selain mendorong masyarakat taat pajak, juga membantu meringankan peserta PTSL terhadap kewajiban pembayaran BPHTB.
BACA JUGA: Polemik Pasar Bincen, Pemko Tanjung Pinang Beri Solusi Ini
"Kami sambut baik dan dukung program ini. Paling tidak, saat ini, kami paham seperti apa prosesnya, persyaratannya, hingga persiapannya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan baik dan lancar," katanya mengutip laman resmi Pemko Tanjung Pinang, Jumat (25/2).
Kepala Kantor BPN Tanjung Pinang Bambang, menjelaskan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL itu, perlu dukungan dari pemda atau pemerintah kota.
BACA JUGA: Mursembang Disabiltas Tanjung Pinang, Ini Usulan yang Didapat
Ia menuturkan, kegiatan PTSL yang penyelenggaraannya di BPN ini dibiayai APBN, tetapi ada biaya-biaya yang lain yang kemudian itu tidak ditanggung APBN.
Untuk itu, diharapkan melalui Instruksi Presiden dan SKB 3 Menteri, salah satunya Menteri Dalam Negeri menginstruksikan untuk memberikan kemudahan, keringanan atau pembebasan terkait BPHTB.
BACA JUGA: Kapal dari Singapura Diamankan TNI Tanjung Pinang Karena Ini
“Kendati demikian, ini semua tergantung dari kemampuan keuangan daerah. Tapi, yang jelas mudah-mudahan akan ada keringanan, minimal kemudahan apapun untuk mendukung kegiatan tersebut," kata Bambang.
